Harapan warga Jakarta untuk memiliki hunian murah dengan mengikuti program DP 0 rupiah tampaknya masih belum bisa terealisasi. Pasalnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini belum juga meresmikan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD). Padahal dulu saat melakukan prosesi ground breaking rumah DP 0 rupiah, pemprov DKI Jakarta menjanjikan akan meresmikan BLUD bulan April ini.  Â
BLUD sendiri merupakan lembaga yang nantinya akan mengelola program DP 0 rupiah. “Saat ini kita masih membericarakannya mudah-mudahan cepat terealisasi, sehingga warga bisa cepat mengikuti program DP 0 rupiah ”Ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, kepada Lamudi, Selasa (10/04).
Rencananya nanti, pembayaran rumah rumah DP 0 rupiah akan mengikuti skema pembayaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bekerja sama dengan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Skema FLPP sendiri adalah pembiayaan perumahan dengan subsidi dari pemerintah dan bank nasional, dengan suku bunga rendah selama masa cicilan. Masa cicilan sendiri berlangsung dalam jangka waktu 20 tahun dengan suku bunga 5 persen.
Sementara menurut Ali Tranghanda,  Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), pihaknya menyayangkan kebijakan pemprov Jakarta yang belum menyiapkan skema pendaftaran pembelian rumah DP 0 rupiah ini, padahal mereka sudah melakukan ground breaking. “Seharusnya jangan ground breaking dulu, karena aturannya belum disiapkan, nanti masyarakat akan bingung bagaimana cara mendaftar program rumah DP 0 rupiah,” kata Ali.
Selain belum membuat aturan yang jelas, program ini lanjut Ali dinilainya belum menyentuh kalangan menengah ke bawah, karena harga yang ditawarkan yang paling murah adalah Rp 189 juta untuk tipe 21, cicilannya pun Rp 1,5 juta perbulan, dari perincian tersebut maka orang yang berhak mengkuti program ini adalah mereka yang memiliki penghasilan minimal Rp 4,5 juta.
“Lantas bagaimana dengan masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Rp 4,5 juta? Padahal di Jakarta populasi masyarat dengan penghasilan tersebut cukup banyak,” kata Ali
Ali juga menuturkan, jika dipaksakan orang dengan gaji di bawah Rp 4,5 juta mengikuti program DP 0 rupiah dikhawatirkan nanti yang timbul adalah adalah kredit macet, mereka tidak sanggup untuk membayar cicilan apartemen.
Namun kendati demikian, Ali mengatakan program DP 0 rupiah ini merupakan terobosan yang bagus, karena akan mendorong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki rumah, “Asalkan memang program ini memiliki skema yang baik dan tepat sasaran,” jelas Ali.
