Surat Penting Saat Membeli Rumah

Ketika seseorang berniat untuk berinvestasi, maka membeli sebuah rumah kerap menjadi pilihan yang paling utama bagi mereka. Hampir semua orang membutuhkan rumah tinggal, sehingga investasi di bidang ini menjadi salah satu yang paling populer dan banyak dijadikan sebagai pilihan. Namun, membeli rumah secara tunai atau melalui KPR bukanlah perkara mudah, selain harganya yang mahal, aspek legalitasnya pun jugamesti diperhatikan, terutama surat-suratnya.

Terkait dengan kelengkapan surat-surat rumah, Anda wajib memeriksanya sebelum melakukan pembelian / pembayaran. Hal ini untuk mengantisipasi berbagai kerugian yang mungkin dialami atas hal tersebut, mengingat harga sebuah rumah bisa saja mencapai ratusan atau bahkan miliaran rupiah. Apalagi bila Anda ingin membeli rumah secara KPR lewat berbagai bank ternama di indonesia seperti produk KPR BNI Griya atau KPR bank Mandiri. Berikut ini adalah beberapa surat-surat penting yang wajib Anda cermati dan urus ketika akan membeli sebuah rumah:

Sertifikat kepemilikan

Sertifikat kepemilikan rumah merupakan bukti otentik yang akan menjadi bukti utama kepemilikan atas sebidang tanah. Sertifikat adalah surat yang wajib dimiliki ketika Anda membeli sebidang tanah, baik itu yang berikut bangunannya ataupun hanya berupa tanah / lahan kosong (tanpa bangunan). Di Indonesia sendiri, sertifikat ini dibedakan menjadi beberapa jenis. Berikut ini adalah beberapa jenis sertifikat tanah yang banyak beredar dan digunakan oleh masyarakat luas:

  1. Sertifikat Hak Milik (SHM)

SHM merupakan surat yang paling kuat dan memiliki kekuatan hukum penuh. Surat ini akan menjamin hak kepemilikan Anda atas tanah yang telah dibeli, di mana hanya Warga Negara Indonesia (WNI) saja yang diperbolehkan memiliki SHM ini. SHM memiliki beberapa keunggulan, seperti: kepemilikannya yang bisa dialihkan kepada orang lain, dapat dijadikan sebagai agunan ketika mengajukan pinjaman kepada pihak bank. Bukan hanya itu saja, SHM juga bisa dipergunakan selamanya, sebab surat ini tidak memiliki masa kedaluwarsa.

  1. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

Surat Hak Guna Bangunan merupakan surat hak yang diberikan kepada seseorang untuk bisa mendirikan bangunan pada sebidang tanah yang bukan miliknya. Pada umumnya SHGB akan memiliki jangka waktu (masa kedaluwarsa) hingga 30 tahun saja. Namun jangka waktu ini bisa diperpanjang oleh pemilik SHGB hingga mencapai 20 tahun lagi (jika disetujui oleh pemilik tanah).

  1. Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU)

SHGU merupakan surat bukti hak untuk melakukan usaha di atas sebidang tanah yang pada dasarnya adalah milik pemerintah. Masa pakai yang akan diberikan untuk SHGU adalah maksimal 25 tahun, dengan luas tanah minimal 5 hektar. Masa berlaku SHGU adalah maksimal selama 35 tahun. Namun jika menginginkan perpanjangan atas usaha yang dilakukan di atas lahan tersebut, maka pemerintah memberi jangka waktu perpanjangan dengan waktu maksimal selama 25 tahun berikutnya.

  1. Sertifikat Hak Pakai (SHP)

SHP merupakan surat hak untuk pemakaian dan / atau memungut hasil dari sebidang tanah milik negara atau milik orang lain. Dalam hal ini, pengguna akan mendapatkan hak tersebut setelah diatur dalam sebuah perjanjian khusus dengan pejabat yang berwenang atau pemilik tanah tersebut (perseorangan).

  1. Sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

IMB merupakan surat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, untuk kepentingan mendirikan / membangun sebuah rumah pada sebidang tanah. Surat ini akan memuat beberapa informasi penting seperti: luas bangunan, lokasi dan yang lainnya. Semua informasi ini harus valid dan sesuai dengan kenyataan di lapangan, sebab jika terjadi perbedaan, maka hal tersebut bisa saja menjadi masalah di kemudian hari.

  1. Akta Jual Beli (AJB)

Akta jual beli (AJB) merupakan bukti sah atas transaksi jual-beli yang terjadi pada sebuah rumah atau sebidang tanah, di mana ketentuan ini diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 08 Tahun 2012. AJB akan dikeluarkan oleh seorang notaris, setelah semua ketentuan dan juga kewajiban atas tanah tersebut dipenuhi / dibayarkan oleh mereka yang melakukan perjanjian jual-beli tersebut. Dalam hal ini, notaris akan bertindak sebagai saksi atas transaksi jual-beli, sekaligus menjadi pihak yang memastikan keabsahan transaksi tersebut.

  1. Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Surat PBB merupakan surat bukti pembayaran atas pajak sebuah rumah (bangunan), di mana hal ini akan dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bangunan tersebut. Surat ini akan mempermudah Anda untuk mengetahui bagaimana riwayat pajak rumah yang akan dibeli, sebab bisa saja pemilik sebelumnya bermasalah dengan pajak.

  1. Surat tagihan lainnya

Selain berbagai surat penting di atas, sejumlah surat tagihan lainnya juga wajib untuk ditanyakan sejak awal. Hal ini akan membantu Anda untuk memantau kelancaran pembayaran dan juga kemungkinan adanya sejumlah tunggakan yang dilakukan oleh pemilik rumah yang lama. Beberapa tagihan yang wajib dicek adalah: listrik, air bersih, dan juga telepon.

Periksa dengan hati-hati

Pembelian rumah akan membutuhkan dana yang sangat besar, apapun rencana pembeliannya, baik secara tunai atau dengan mengajukan produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Anda tetap wajib berhati-hati ketika akan melakukan hal ini. Periksa kelengkapan surat-surat rumah yang akan dibeli, jika perlu lakukan pengecekan ke berbagai sumber yang bersangkutan dengan surat-surat tersebut. Lakukan hal ini dengan cermat, untuk menghindari timbulnya sejumlah kerugian di masa yang akan datang. Luangkan waktu untuk memeriksa surat-surat rumah ini, agar pembelian Anda bisa berjalan baik dan lancar.