Menanti Janji Anies-Sandi Perihal DP 0 Rupiah

(Fotografer: Novriyadi/Lamudi)

Jakarta baru saja memiliki gubernur baru, Senin (16/10) lalu secara resmi Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno dilantik menjadi pemimpin Jakarta periode 2017-2022.

Salah satu program unggulan pasangan yang diusung Partai Gerindra dan PKS tersebut adalah mewujudkan hunian terjangkau melalui Program DP 0 Rupiah. Dilansir dari dokumen pada situs resmi Anies-Sandi Jakartamajubersama.com, program DP 0 Rupiah adalah kredit murah berbasis tabungan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Jadi melalui program ini, nantinya pemerintah akan memberikan bantuan pembayaran uang DP yang bisa diganti dengan dicicil menabung oleh masyarakat, dengan waktu menabung 6-12 bulan.

Properti yang ditawarkan dalam program ini adalah hunian vertikal sederhana bersubsidi yang dapat dibanderol dengan harga hingga Rp350 juta.

Menurut Eddy Ganefo Ketua Pembina DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), pihaknya menyambut baik rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengadakan DP 0 Rupiah, namun dirinya berharap agar pemerintah dapat membuat peraturan jelas agar nantinya program ini bisa tepat sasaran.

“Bisa saja program ini dapat terealisasi, namun pemerintah sebaiknya harus membuat regulasi yang jelas, karena jangan sampai nanti program ini justru hanya bisa dinikmati oleh para investor properti,” kata Eddy.

Menurut Eddy selain membuat program DP 0 Rupiah, sebaiknya pemprov juga fokus untuk memperbanyak Rusunami di Jakarta, hal ini disebabkan karena minimnya lahan yang tersedia di Jakarta, sehingga pembangunan hunain jenis ini menjadi pilihan yang sangat rasional untuk dilakukan.

“Selain itu sebaiknya gubernur baru kita juga harus memperhatikan pembangunan infrastruktur, karena faktor ini lah yang dapat menggairahkan industri properti,” kata Eddy.

Syarat Mengajukan DP 0 Rupiah

  • Warga DKI Jakarta (dibuktikan dengan KTP).
  • Warga dengan penghasilan total rumah tangga sampai sekitar Rp.7 juta/bulan, dan belum memiliki properti sendiri.
  • Warga yang termasuk para pekerja informal
  • Diprioritaskan kepada warga DKI yang telah tinggal 5 tahun
  • Menunjukkan bahwa selama 6 bulan terakhir, dia telah menabung sebesar Rp.2,3 juta setiap bulannya di Bank DKI. Hal ini untuk membuktikan bahwa konsumen mampu membayar cicilan, juga sebesar Rp. 2,3 juta ketika mengikuti program.
  • Bagi kelompok berpenghasilan tetap melampirkan bukti penghasilan, dan bagi kelompok berpenghasilan tidak tetap melampirkan keterangan penghasilan yang ditandatangani lurah.

Penulis   : Zico Rizki

Editor     : Novriyadi