Organisasi kumpulan pengembang yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI), hari ini Rabu (12/2) secara resmi mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2015. Dari acara ini diharapkan nantinya, akan menghasilkan program kerja REI tahun 2016 mendatang yang sejalan dengan kebijakan pemerintah.
Menurut Eddy Hussy, Ketua Umum REI, Rakernas REI tahun ini sengaja diadakan sebagai wadah evaluasi program kerja oraganisasinya untuk tahun mendatang, selain itu, Rakernas dilaksanakan untuk membahas dinamika organisasi agar lebih baik.
Eddy melanjutkan, dari pelasanaan acara ini ada sejumlah isu penting yang akan dibahas, yaitu dukungan REI terhadap pelaksanaan Program Sejuta Rumah, Perizinan dan Kepastian Hukum atas Pertanahan, ketersedian lahan dan infrastruktur, pembiayaan perumahan, aturan mengenai hunian berimbang, dan kepemilikan properti bagi orang asing.
“Kami berharap melalui Rakernas ini pemerintah bisa mendengarkan secara langsung kendala yang dihadapi para pengembang yang menjadi anggota REI terkait masalah perizinan, perpajakan, tata ruang dan masalah lainnya,” kata Eddy.
Dalam acara ini setidaknya ada sekitar 742 peserta, yang terdiri Dewan Pengurus Pusat REI dan Dewan Pengurus Daerah (DPD) dari 34 provinsi Indonesia. Acara ini juga dihadiri oleh para peninjau yang terdiri dari Badan Pertimbangan Organisasi, Ketua Kehormatan, unsur penasehat, Anggota Luar Biasa dan Anggota Biasa. Â Â Â Â Â Â Â Â
Sementara menurut Adrianto P. Adhi, Ketua Penyelenggara Rakernas REI 2015, pelaksanaan Rakernas tahun ini penuh dengan tantangan karena pelambatan pertumbuhan ekonomi yang diakui mempengaruhi pelaksanaan kegiatan ini.
“Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat kami untuk menyelenggarakan kegiatan ini, dalam kondisi apapun semangat REI sebagai asosiasi industry realestat, tidak boleh surut dalam membantu pemerintah mengatasi persoalan perumahan dan pemukiman. Apalagi pemerintah sudah menempatkan REI sebagai partner,” kata Adrianto. Â Â Â Â Â Â Â Â
Acara yang secara rutin diadakan setiap tahun tersebut juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam kesempatan tersebut ia menghimbau agar para pengembang untuk bisa memperhatikan masyarakat kalangan bawah. Menurutnya, selama ini pengembang hanya peduli dengan pemenuhan hunian mewah untuk kalangan atas, sementara kalangan menengah ke bawah dihiraukan.
“Rumah mewah diiklankan di televisi. Sementara, rumah kumuh di Sungai Ciliwung juga diperlihatkan. Jadi, ini kelihatan sekali ada gap yang tinggi, lama-lama ini dibiarkan akan menimbulkan masalah sosial, dan tentu kita tidak mengharapkan masalah sosial, ini yang juga harus dipikirkan pengembang,” katanya.
Picture by Novriyadi/Lamudi
